BAB IV IPS KLS IX SEM 1

BAB IV

PERISTIWA – PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

1.        Proses Kembalinya RI Sebagai Negara Kesatuan

Proses kembalinya RI ke Negara kesatuan adalah sebagai berikut :

-          Sejak penandatanganan KMB, Indonesia berbentuk RIS/Federal

-          RIS berpedoman pada  konstitusi RIS

-          Sebagai kepala Negara RIS, Bung Karno mulai bertugas pada tanggal 28 Desember 1949 di Jakarta

-          Sistem demokrasi yang digunakan adalah liberal

-          Demokrasi liberal dan Negara federal tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia

-          Di daerah muncul  tuntutan pembubaran Negara bagian dan menyatakan bergabung dengan RI

-          Berdasarkan persetujuan Parlemen pada tanggal 8 Maret  1950 pemerintah RIS mengeluarkan UU Darurat No. 11 tahun 1950 yang berisi tentang Tata Cara Perubahan susunan Kenegaraan RIS

-          Negara-negara bagian bergabung dengan RI, sampai dengan April 1950 tinggal 2 negara yang belum bergabung yaitu Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur

-          Pada tanggal 3 Mei 1950 kedua Negara tersebut bergabung dengan RI

-          Tanggal 19 Mei 1950 dengan RI mengadakan perundingan dengan RIS yang berhasil merancang Konstitusi NKRI

-          14 Agustus 1950 rancangan tersebut diterima oleh Senat dan KNIP

-          15 Agustus 1950 Sukarno menandatangani konstitusi tersebut

-          Konstitusi tersebut diberi nama UUD Sementara 1950

-          17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke NKRI

2.        Peristiwa yang Berhubungan dengan Pemilu 1955 di Tingkat Pusat dan Daerah

a.        Alasan dilaksanakannya Pemilu 1955 :

-          Masyarakat diliputi suasana prustrasi dan kegelisahan Sosial Politik

-          Partai-partai hanya memperjuangkan kepentingan golongannya

b.        Waktu Pelaksanaan Pemilu:

Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:

-          Tahap I (29 September 1955) untuk memilih anggota DPR

-          Tahap II (15 Desember 1955) untuk memilih anggota Konstituante

c.        Partai Pemenang Pemilu 1955:

Partai-partai tersebut adalah  Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyusmi),  Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI)

3.        Dekrit Presiden

Alasan dikeluarkannya Dekret Presiden :

-          Anjuran kembali pada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dan konstituante

-          Konstituante tidak lagi menyelesaikan tugasnya

-          Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan

Isi Dekrit Presiden

-          Pembubaran Konstituante

-          Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai UUD RI

-          Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

Akibat  Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

Sisi Positif:

-          Menyelamatkan Negara dari ancaman perpecahan dan krisis politik berkepanjangan

-          Memberikan pedoman menggunakan UUD 1945 untuk hidup berbangsa dan bernegara

-          Merintis pembentukan MPRS dan DPAS

Sisi Negatif:

-          Memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, terhadap MPR maupun lembaga tinggi Negara lainnya

-          Memberi peluang kalangan militer berpolitik

D.       Dampak Persoalan Hubungan Pusat – Daerah, Persaingan Ideologi , dan Pergolakan Sosial-Politik

1.        Tidak harmonisnya hubungan pusat dan daerah

Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh masalah otonomi dan perimbangan keuangan.

Bentuk ketidak puasan daerah terhadap pusat diantaranya:

Para panglima militer di daerah membentuk beberapa dewan sebagai bentuk oposisi terhadap pusat. Adapun dewan-dewan tersebut adalah:

a.        Dewan Banteng di Padang (Sumatera Barat)  yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad  Husein.

b.       Dewan Gajah Di Medan, Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon.

c.        Dewan Garuda  Di Sumatera Selatan berdiri yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.

d.       Dewan Manguni Di Manado, Sulawesi Utara berdiri yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumua

2.        Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis

Persaingan ini terjadi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis/sosialis/non Islam mulai terasa sejak tahun 1950.

Hal ini ditandai dengan silih bergantinya kabinet.

a.        Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Masyumi.

b.        Kabinet Sukiman (tanggal 26 April 1951- Februari 1952)

Kabinet ini mulai resmi dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI).

c.        Kabinet Wilopo (April 1952-2 Juni 1953)

Kabinet ini dipimpin oleh Mr.Wilopo dari PNI.

d.        Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjoyo dari unsur PNI sebagai Perdana Menteri.

3.        Pergolakan politik di daerah

Hal ini dilatarbelakangi adanya protes dari daerah yang merasa tidak puas terhadap biaya pembangunan yang diterimanya dari pusat.

Bentuk pergolakan politik di daerah antara lain:

a.        Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling

b.        Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan terjadi di Makasar pada tanggal 5 April 1950 dipimpin oleh Kapten Andi Azis

c.        Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.

d.        Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958 di pimpin oleh Ahmad Husein

Pemberontakan Permesta terjadi di Indonesia Timur pada tanggal 1 Maret 1957 Letnan kolonel H.N. Ventje Sumual.