BAB V IPS KELAS VIII SEM 1

BAB IV

PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT

SERTA PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA DI BERBAGAI DAERAH

Pengertian Kolonialisme dan Imperialisme

Kolonialisme

Kolonialisme adalah usaha untuk melakukan system permukiman warga dari suatu Negara di luar wilayah negara induknya.

Imperialisme

Imperialisme adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan imperium atau kekaisaran

Kedatangan Bangsa Eropa Ke Indonesia

Faktor Pendorong:

Ingin mencari kekayaan (gold)

Ingin menyebarkan agama Kristen (gospel)

Ingin mencari kejayaan (glory)

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial

Masa VOC (Vereenigne Oost Indische Compagnie) ke Pemerintah Kolonial Belanda.

Selama kurang lebih 2 abad Indonesia berada di bawah kekuasaan VOC, kemudian menjelang abad ke-19 VOC mengalami kebangkrutan akhirnya VOC dicabut izin usahanya oleh pemerintah Belanda, sehingga Indonesia dengan sendirinya menjadi kekuasaan pemerintah Belandayang berbentuk republik dengan nama Republik Btaaf, kemudian status Belanda berubah lagi dari republik menjadi kerajaan lagi, sehingga untuk menangani Indonesia, Belanda membentuk pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman william Daendels

Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808 – 1811)

Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Daendels semasa pemerintahannya diantaranya adalah dengan melakukan pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi.

Pembangunan Fisik, meliputi :

Membangun pabrik senjata

Membangun benteng pertahanan

Menarik penduduk pribumi menjadi tentara

Membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan (1.000 km)

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Daendels melakukan kerja paksa (rodi)

Pembangunan Ekonomi, meliputi :

Membangun pajak hasil bumi dari rakyat (contingenten)

Menjual tanah negara kepada swasta asing

Mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi

Mewajibkan rakyat pribumi menjual hasil panen kepada Belanda dengan harga murah

Langkah tersebut ternyata mendapat kritikan baik dari rakyat Indonesia maupun dari pemerintah Belanda. Akhirnya pada tahun 1811 Daendels dipecat dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansens.

Masa Pemerintahan Jansens

Dalam menjalankan pemerintahan, Jansens tidak punya kekuatan pertahanan sehingga ketika Inggris menyerang di bawah pimpinan Lord Minto, Jansens terpaksa menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tahun 1811 yang dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. Kemudian Inggris mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia

Pemerintahan Transisi Inggris Raffles

Inggris mulai berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 yang dipimpin oleh Thomas Standford Raffles. Dalam menjalankan tugasnya di Indonesia Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan dalam biang ekonomi, sosial, dan budaya.

Kebijakan di bidang ekonomi, meliputi :

Memberlakukan sistem pajak tanah (land rent sistem) secara perorangan

Mewajibkan petani membayar pajak dalam bentuk uang

Melakukan pungutan pajak untuk semua hasil panen

Mengangkat para bupati menjadi pegawai negeri

Kebijakan dalam bidang sosial, meliputi :

Menghapus sistem monopoli

Menghapus sistem perbudakan

Menghapus penyerahan wajib dan sistem kerja paksa

Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan

Kebijakan dalam bidang budaya, meliputi :

Merintis pembangunan kebun raya Bogor

Menulis buku yang berjudul “The Story of Java”Menemukan bunga bangkai di hutan pedalaman Bengkulu

Kembali ke Pemerintah Kolonial Belanda

Berdasarkan Konvensi London 1814, terjadi penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada Pemerintah Belanda dan Indonesia menjadi di bawah kekuasaan Belanda kembali meskipun Belanda dalam keadaan kekuarangan keuangan.

Untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, Belanda menjalankan beberapa kebijakan yang terjadi pada dua masa yaitu masa Sistem Tanam Paksa dan masa Liberalisme.

Masa Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Sistem ini dijalankan oleh gubernur Jenderal Van Den Bosh dengan beberapa kebijakannya antara lain :

Rakyat Indonesia menyerahkan tanahnya tidak lebih dari 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan

Tanah untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak tanah

Rakyat yang tidak memiliki tanah diganti dengan bekerja selama 66 hari per tahun

Tanah untuk tanam paksa tidak melebihi waktu tanaman padi

Kelebihan hasil pertanian dikembalikan kepada rakyat

Kerusakan panen yang bukan kesalahan petani ditanggung Pemerintah Belanda

Penyerahan teknik pelaksanaan diserahkan kepada kepala desa.

Dari beberapa kebijakan tersebut menimbulkan beberapa dampak diantaranya :

Bagi pemerintah Belanda :

Pemerintah Belanda dapat mengatasi masalah keuangan

Pemerintah Belanda dapat melunasi utangnya

Keuangan Belanda mengalami kelebihan (surplus)

Bagi rakyat Indonesia:

Sisi Positifnya :

Rakyat mengenal jenis tanaman baru dari luar negeri

Rakyat mengetahui daerah yang cocok untuk jenis tanaman  tertentu

Pasar internasional mengetahui tanaman perdagangan Indonesia

Sisi Negatifnya :

Lahan pertanian milik rakyat menjadi terbengkalai

Menimbulkan kelaparan, kemiskinan, kematian

Mental bangsa menjadi menurun karena selalu tertekan

Masa Liberalisme

Mulai tahun 1870 - 1900 Pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan Politik Pintu Terbuka (berpaham liabaeral), yaitu Indonesia terbuka untuk seluruh para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Meskipun para pengusaha diberi kesempatan untuk menyewa